TUGAS 2 MK TATA KELOLA ( ABU BAKAR M.A - 1204180016)

 

Contoh Penerapan GCG

 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

 

Pelaksanaan prinsip GCG didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di Perusahaan. Penjabaran landasan pelaksanaan GCG tersebut juga diperjelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan, pedoman-pedoman dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

Penerapan Azas GCG

Pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai dengan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.

 

Transparansi

Asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan OJK maupun atas inisiatif sendiri. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.

 

Akuntabilitas

Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

 

Pertanggungjawaban

Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

 

Indepedensi

Perseroan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Saat ini Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan 3 (tiga) orang, 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) lainnya Komisaris.

 

Kewajaran dan Kesetaraan

Di Perseroan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya selalu mendapatkan perhatian khusus. Perseroan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

Untuk memastikan bahwa penerapan asas-asas GCG dalam setiap aspek bisnis Perseroan, maka diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran aktif dan dukungan tersebut pada tahun 2014 diwujudkan melalui:

  • Pembaharuan Kebijakan & Prosedur Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan.
  • Pelaksanaan asesmen penerapan GCG Perseroan oleh Independent Assessor.
  • Sosialisasi Kebijakan & Prosedur Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

 

 

Contoh Regulasi di PT. Pertamina

Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1997

 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003

 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007

 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008

 Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009

 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016

 Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 2010

 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010

 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013

 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017



Peraturan Pertamina mengenai Keterbukaan Informasi Publik

1.    Draft Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik

2.    Pedoman Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) Manajemen Korespondensi No. A001/G30500/2018-S9 atau perubahannya

3.    Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik No. A14-002/N00000/2019-S9

4.    Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-39/C00000/2020-S0 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Publik Pertamina

 

Contoh Penerapan BSC       

Poin pertama dari contoh KPI perusahaan dan balanced scorecard yang umum dijumpai  berasal dari departemen layanan pelanggan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan customer service.

Karena departemen ini adalah departemen yang paling dekat dengan pelanggan, maka berbagai KPI yang berkaitan dengan perspektif pelanggan sangat melekat pada departemen layanan pelanggan.

Misalnya, siapa pun yang bekerja pada departemen layanan pelanggan diukur kinerjanya berdasarkan penilaian yang diberikan konsumen. Semakin banyak tanggapan positif dari konsumen lewat survei, telepon, tatap muka, dan sebagainya, maka semakin baik kinerja departemen layanan pelanggan dalam menangani permasalahan pelanggan.

Sebaliknya, semakin banyak keluhan pelanggan, terutama seperti tiket komplain pelanggan yang tidak segera ditutup sebelum waktunya, atau banyak pelanggan yang merasa jawaban layanan pelanggan seperti robot, maka semakin tidak baik kinerja departemen layanan pelanggan.

Poin kedua dari contoh KPI perusahaan dan balanced scorecard yang umum dijumpai berasal dari departemen akuntansi, salah satu departemen yang paling banyak dibutuhkan perusahaan dari berbagai macam industri.

Karena departemen ini tugas utamanya adalah membuat laporan keuangan, aneka KPI yang berkaitan dengan perspektif keuangan pada balanced scorecard menjadi berbagai KPI yang paling penting diperhatikan.

Tidak hanya laba/rugi bersih dan kotor pada laporan laba/rugi yang perlu diperhatikan. Departemen akuntansi juga perlu memperhatikan dengan seksama berbagai rasio keuangan pada laporan keuangan, misalnya rasio lancar, tingkat pengembalian ekuitas atau aset, dan sebagainya.

Rasio lancar idealnya lebih dari 1 setiap tahunnya dan tingkat pengembalian semakin mendekati atau lebih dari 100%. Ketika kedua rasio ini mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, maka itulah indikasi kesehatan keuangan perusahaan. Jangan sampai kedua jenis rasio ini minus.

Dari mengetahui kesehatan keuangan perusahaan secara akurat, departemen akuntansi dapat meneruskan hasil analisa laporan keuangan kepada departemen terkait. Dari situ, mereka dapat memberikan saran yang tepat bagi pihak manajemen untuk membuat kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Poin ketiga dari contoh KPI perusahaan dan balanced scorecard yang dapat kita ambil pelajarannya berasal dari departemen yang juga tidak kalah pentingnya, yakni departemen sumber daya manusia (SDM) yang tugas utamanya adalah perekrutan personel baru.

Perusahaan pada umumnya memberikan bonus dan berbagai tambahan fasilitas lainnya kepada pihak SDM apabila pihak SDM mencapai persentase minimal keberhasilan kandidat yang dikonversi menjadi karyawan tetap, paruh waktu, atau tenaga lepas sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Umumnya, bonus dan tambahan fasilitas lainnya lebih tinggi apabila pihak SDM berhasil merekrut karyawan tetap dibandingkan apabila mereka merekrut karyawan paruh waktu atau tenaga lepas. Namun, pengukuran KPI pada departemen SDM tidak terbatas hanya pada persentase minimal konversi calon kandidat menjadi karyawan.

Pengukuran KPI pada departemen SDM yang biasanya dititikberatkan pada perspektif pembelajaran juga melibatkan persentase atau daftar siapa saja supervisor atau manajer terbaik, alokasi pemberian bonus dan fasilitas pada karyawan, keberhasilan program training for trainers, tingkat perputaran (turnover) karyawan, dan sebagainya.

Semakin besar persentase keberhasilan program training, semakin menjadi indikator perusahaan memperhatikan kesejahteraan dan pendidikan karyawannya. Semakin besar persentase supervisor atau manajer terbaik, bisa jadi semakin kompetitif perusahaan atau semakin meratanya kemampuan para supervisor dan manajer perusahaan.

Sebaliknya, tingkat perputaran karyawan yang secara konsisten tinggi selama tahun-tahun terakhir merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan.

Kecuali apabila perputaran karyawan itu dihasilkan karena bencana seperti wabah pandemi yang seolah tidak membutuhkan departemen tertentu, tingkat perputaran karyawan yang secara konsisten tinggi membutuhkan evaluasi lebih mendalam mengenai alasan mengapa terjadi demikian, sehingga langkah-langkah perbaikan kebijakan dapat dilakukan.

Poin keempat dari contoh KPI perusahaan dan balanced scorecard adalah dari perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini biasanya dipakai pada perusahaan manufaktur, sekalipun perusahaan jasa dan dagang juga dapat menggunakannya dengan cara lain.

Contoh-contoh ukuran KPI yang terdapat pada balanced scorecard lewat perspektif proses bisnis internal adalah uptime atau downtime mesin dan peralatan produksi, biaya bahan baku dan tenaga kerja, barang masuk dan keluar pada persediaan barang dagang, jumlah bagian barang dalam proses yang rusak atau hilang, dan sebagainya.

Idealnya, mesin dan peralatan produksi memiliki uptime yang tinggi dan downtime yang rendah. Kecuali karena bencana yang di luar kendali perusahaan, barang dalam proses yang rusak atau hilang dengan alasan apa pun sebaiknya tidak terjadi terlalu sering.

Barang masuk pada persediaan barang dagang belum tentu merupakan hal yang bagus. Acap kali, proses pengendalian kualitas yang kurang sempurna dapat membuat barang kedaluwarsa dapat masuk tanpa disengaja. Sebaliknya, barang keluar juga belum tentu merupakan hal yang buruk karena ada banyak alasan mengapa barang dapat keluar sedikit atau banyak.

Hal yang sama juga berlaku untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja. Semua itu disesuaikan dengan kualitas dan reputasi merek bahan baku dan tenaga kerja yang dipakai oleh perusahaan.

Keempat poin contoh KPI perusahaan dan balanced scorecard ini barulah secuil bagian dari balanced scorecard yang sesungguhnya.

Nyatanya, semua departemen dalam perusahaan wajib secara aktif dan berkesinambungan melihat nilai KPI dalam semua perspektif balanced scorecard. Bahkan, posisi CEO dan direksi pun membutuhkan hasil angka KPI dan balanced scorecard.

KPI perusahaan yang terdapat dalam balanced scorecard tidak hanya untuk dipresentasikan di depan para pimpinan perusahaan. Bukan juga hanya sebagai “alat introspeksi” individual agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan fungsinya.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

FRAMEWORK COBIT (TUGAS MATA KULIAH TATA KELOLA DAN MANAJEMEN IT) - ABU BAKAR M.A

TUGAS 1 MANAJEMEN LAYANAN

IMPLEMENTASI ISO 20000 PADA PT. REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) - ABU BAKAR MUHAMMAD.A (1204180016)